Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan jajaran Polda Jawa Barat dan Kodam III/Siliwangi dapat menjaga keamanan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka selama 24 jam untuk mencegah praktik premanisme saat pembangunan fasilitas tersebut.
“Saya sudah minta Pak Kapolda dan Pak Pangdam jaga 24 jam. Tidak boleh datang siapa pun ke sini untuk minta ritasi pengiriman pasir, minta ritasi pengiriman batu, dan sejenisnya. Ini adalah jaminan,” katanya dalam keterangan di Bandung, Kamis.
Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proyek strategis pengolahan sampah menjadi energi listrik itu dapat berjalan tanpa gangguan dari pihak-pihak yang meminta keuntungan secara tidak sah.
“Biasanya ada proyek, besok ada orang yang pakai seragam ke sini. Pakai kaos bawa bendera. Nanti setiap mobil lewat, pungli. Nanti datang lagi kelompok ini, mengajukan proposal untuk peringatan Agustus, tidak diberi, marah. Saya katakan tidak boleh,” ujarnya.
Dedi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan perang terhadap segala bentuk premanisme karena dinilai dapat menciptakan budaya memperoleh penghasilan tanpa bekerja.
“Saya menyatakan perang terhadap premanisme. Premanisme, kita membiarkan orang mendapatkan uang tanpa bekerja, ini akan melahirkan sebuah preseden (contoh) buruk,” katanya.
Ia berharap pembangunan TPPAS Legok Nangka memberi manfaat luas bagi masyarakat, termasuk mendukung target seluruh warga Jawa Barat memperoleh akses listrik pada 2027.
“Tahun depan seluruh rakyat Jawa Barat sudah punya listrik. Dari 500 ribu yang tidak punya listrik, sekarang tinggal 70 ribu lagi. Tahun depan tuntas,” ujarnya.
